Ticker

6/recent/ticker-posts

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Wahyu Aldiansyah November 14, 2020

Hai hai hai.. Balik lagi bareng mimin sobat diksi.. 

Apa kabar nih.? Baik baik aja kan? Ya mimin harap begitu. Dimasa pandemi ini terus jaga kesehatan dan inget pesan ibu yaa. Okee kali ini mimin mau bawain artikel tentang PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. Tanpa memperpanjang muqadimah langsung aja simak pembahasan berikut.



Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pengembangan Kemampuan Utuh Sarjana Dan Profesional

Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis

Kita sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan untuk bersikap positif terhadap fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri Indonesia. Selain itu, diharapkan para calon sarjana dan profesional mampu menyampaikan argument dan empiris tentang fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri ke Indonesiaan.

Konsep Dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pencerdasan Kehidupan Bangsa

Pendidikan Kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa sangatlah penting karena pengetahuan tentang pendidikan kewarganegaraan akan berguna untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia.

Didalam UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.

Dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekejaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Mencermati UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 Ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa kurikulum 8 pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Dikatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Esensi Dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Masa Depan

Pada tahun 2045 Indonesia akan memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Indonesia pada tahun 2030-2045 akan mempunyai usia produktif (15-64 tahun) yan berlimpah. Usia produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar, tentunya dengan cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan.

Berikut adalah alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan dibutuhkan dimasa depan :

  1. Karena hancurnya berbagai macam nilai demokrasi yang dimana ada pada masyarakat itu
  2. sendiri.
  3. Terjadi sikap pemudaran terhadap berbagai kehidupan kewarganegaraan dan juga nilai
  4. komunitas pada masyarakat.
  5. Terjadi sebuah sikap kemunduran dari nilai toleransi yang dimana terjadi pada
  6. masyarakat.
  7. Terjadi sebuah sikap pelemahan terhadap nilai yang dimana ada pada sebuah keluarga.
  8. Terjadi sebuah sikap pemudaran dimana berada pada sebuah nilai kejujuran.
  9. Terjadi sebuah sikap maraknya praktik KKN
  10. Terjadi sebuah kerusakan pada sistem dan juga kehidupan ekonomi
  11. Terjadi berbagai macam pelanggaran terhadap nilai berbangsa dan juga bernegara.




Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik Tentang Pendidikan Kewarganegaraan

1. Sumber Historis Pendidikan Pancasila

Diliat dari segi sejarahnya, Pancasila tidak muncul begitu saja pada tahun 1945, tetapi telah melalui proses yang panjang, yang dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri, dengan melihat pengalaman negara lain yang diilhami oleh gagasan-gagasan besar didunia, sambil tetap mengakar pada kepribadian kita sendiri dan gagasan besar orang.

Nilai-nilai penting yang terkandung dalam Pancasila adalah: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kemasyarakatan, dan Keadilan yang sebenarnya dimiliki secara obyektif oleh bangsa Indonesia sejak jaman dulu sebelum berdirinya Negara. Proses pembentukan negara dan bangsa Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman kerajaan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prinsip Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan sebagai dasar negara Indonesia secara obyektif dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal mula nilai-nilai Pancasila tidak lain adalah bangsa Indonesia itu sendiri, atau bangsa Indonesia sebagai penyebab materialis Pancasila.

Dalam era reformasi, bangsa Indonesia harus mempunyai visi dan pandangan hidup yang kuat (nasionalisme) agar tidak terseret di tengah pergaulan dunia internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan kesadaran berbangsa yang berakar pada sejarah bangsa.

Dengan demikian, berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila mempunyai pondasi sejarah yang kuat. Secara historis, sejak zaman kerajaan, nilai-nilai Pancasila sudah muncul dalam kehidupan berbangsa kita. Oleh karena itu, unsur-unsur Pancasila senantiasa melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. nilai-nilai yang terkandung dalam setiap unsur Pancasila kemudian dirumuskan dan disahkan sebagai dasar Negara. Sebagai tumpuan negara, Pancasila harus selalu dijadikan acuan dalam bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Sumber Sosiologis Pendidikan Pancasila

Sosiologi diimplementasikan sebagai ilmu kehidupan manusia. Di dalamnya mengkaji berbagai latar belakang, komposisi dan pola kehidupan sosial kelompok dan kelompok masyarakat, serta penelitian tentang isu-isu sosial, perubahan dan reformasi di masyarakat. Soekanto (1982: 19) menyatakan bahwa dalam pandangan sosiologis, masyarakat berada pada waktu dan tempat yang memiliki suatu nilai-nilai tertentu. Selain itu melalui pendekatan sosiologis ini, Kita diharapkan mampu mengkaji struktur sosial, proses sosial termasuk perubahan sosial, dan permasalahan sosial yang perlu dilakukan secara arif dengan menggunakan nilai-nilai standar yang merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan bangsa lain, bangsa Indonesia melandaskan perspektifnya tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada prinsip-prinsip budaya yang dimiliki dan tertanam pada bangsa itu sendiri. Nilai- nilai kenegaraan dan sosial yang terkandung dalam prinsip Pancasila tidak hanya hasil konseptual seseorang, tetapi juga karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diambil dari nilai- nilai budaya yang dimiliki oleh setiap orang yang menggambarkan filosofis para pendiri negara

3. Sumber Politik Pendidikan Pancasila

Fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia menjadi salah satu materi menarik dalam pendidikan. Dikarenakan pola piker masyarakat Indonesia dalam kehidupkan politik dilaksanakan berdasarkan lima sila, Pola pikir untuk membangun kehidupan politik yang murni dan absolut dilaksanakan semua masyarakat Indonesia harus sesuai dengan lima sila yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Masyarakat yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Konsultasi / Representasi dan dengan penuh mengandalkan Keadilan Sosial. Etika politik pancasila bisa digunakan sebagai instrumen dalam pengujian perilaku politik negara, terkhusus sebagai salah satu pilihan kritis untuk menentukan hak dari kebijakan dan tindakan pemerintah dengan melihat kesesuaian dan tindakan pemerintah dengan makna prinsip-prinsip Pancasila.

Namun, dalam penerapan etika Pancasila di Indonesia masih banyak kendala, yaitu:
  1. Etika politik terperangkap dalam ideologi itu sendiri. Saat seseorang menilai suatu ideologi, dia pasti akan mencari kelemahan dan kekurangannya. Hal ini memunculkan keyakinan bahwa etika politik ialah sebuah metode yang efektif dan efisien untuk mengkritik ideologi, kemudian etika politik menjadi ideologi itu sendiri.
  2. Pancasila adalah sistem filosofis yang lebih lengkap dari pada etika politik Pancasila, sehingga setiap kritik yang diarahkan pada Pancasila oleh etika politik Pancasila tidak mungkin keluar dari Pancasila itu sendiri karena kritik tersebut tidak akan menghasilkan apa-apa.

Dibalik semua kendala, bukan berarti etika politik Pancasila tidak bisa menjadi instrumen atau cara mengkaji suatu Pancasila. Kendala pertama dapat diatasi dengan melebarkan etika politik Pancasila hingga kritik dari pintu keluar manapun, agar tidak terperangkap dalam lingkaran tersebut. Kendala kedua dapat diselesaikan dengan menunjukkan kritik pada tataran praksis Pancasila terlebih dahulu, kemudian secara bertahap merunut ke pemahaman yang lebih umum hingga ontologi Pancasila menggunakan kaidah-kaidah moral.

Hakikat dan Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut saya mata kuliah Pendidikan Pancasila sangat penting dan bermanfaat bagi pelajar / mahasiswi di Perguruan Tinggi, dikarekana pendidikan pancasila tidak cukup didapat atau dipelajari saat kita duduk di bangku SD, SMP, & SMA sekalipun kita belum mengenyam pendidikan apapun. Pancasila merupakan sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harusnya menggunakan Pancasila sebagai landasan moral atau norma dan tolok ukur sikap, perubahan, dan perilaku baik, buruk, dan benar, sebagai bangsa Indonesia.

Manfaat pendidikan pancasila utuk mahasiswa / mahasiswi setelah mendapatkan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi:
  1. Agar mahasiswa mampu menjadi warga negara yang memiliki pandangan dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
  2. Agar mahsiswa mampu berperan serta dalam upaya pencegahan dan penghentian berbagai tindak kekerasan secara cerdas dan damai.
  3. Agar mahasiswa memiliki kepedulian dan mampu berperan serta dalam upaya penyelesaian konflik di masyarakat berdasarkan nilai moral, agama dan universal.
  4. Agar mahasiswa mampu berpikir kritis dan obyektif tentang persoalan negara, hak asasi manusia dan demokrasi.
  5. Agar mahasiswa mampu memberikan kontribusi dan solusi atas berbagai permasalahan kebijakan publik.
  6. Agar mahasiswa mampu mengedepankan nilai-nilai dasar secara arif (berbudaya).




1. Bendera negara Sang Merah Putih

Ketentuan tentang Bendera Negara diatur dalam UU No.24 Tahun 2009 mulai Pasal 4 sampai Pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945 namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda Tahun 1928. Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta.

2. Bahasa Negara Bahasa Indonesia

Ketentuan tentang Bahasa Negara diatur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 25 sampai Pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan (lingua franca) dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia.

3. Lambang Negara Garuda Pancasila

Ketentuan tentang Lambang Negara diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 46 sampai Pasal 57.
Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. 

Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut:
  1. dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima;
  2. dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai;
  3. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai;
  4. dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan
  5. dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai.
Dengan demikian, lambang negara Garuda Pancasila mengandung makna simbol sila-sila Pancasila. Dengan kata lain, Lambang Negara yang dilukiskan dengan seekor burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Artinya, lambang negara tidak dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila.
Menurut sejarah, lambang negara Indonesia merupakan rancangan Sultan Hamid II, terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, lahir di Pontianak tanggal 12 Juli 1913. Setelah mendapat masukan, perbaikan dan penyempurnaan, rancangan lambang negara itu akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950.

4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Ketentuan tentang Lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 58 sampai Pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan.
Berikut adalah lirik lagu Indonesia Raya :

Indonesia Tanah Air ku

Tanah Tumpah Darah ku

Di sana lah aku berdiri

Jadi pandu Ibuku

Indonesia Kebangsaan ku

Bangsa dan Tanah Air ku

Marilah kita berseru

Indonesia bersatu!

Hiduplah tanahku

Hiduplah negeriku

Bangsaku Rakyatku

Semuanya

Bangunlah jiwanya

Bangunlah badannya

Untuk Indonesia Raya

Indonesia Raya

Merdeka merdeka

Tanahku Negeriku yang kucinta

Indonesia Raya

Merdeka merdeka

Hiduplah Indonesia Raya

5. Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini dirumuskan oleh para the founding fathers mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis yang dinamakan oleh Herbert Feith (1960), seorang Indonesianist yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai mozaic society. Seperti halnya sebuah lukisan mozaic yang beraneka warna namun karena tersusun dengan baik maka keanekaragaman tersebut dapat membentuk keindahan sehingga dapat dinikmati oleh siapa pun yang melihatnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, tak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia dengan keanekaragamannya, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa yaitu bangsa Indonesia.

6. Dasar Falsafah Negara Pancasila Pancasila

Memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, way of life, dan banyak lagi fungsi Pancasila. Rakyat Indonesia menganggap bahwa Pancasila sangat penting karena keberadaannya dapat menjadi perekat bangsa, pemersatu bangsa, dan tentunya menjadi identitas nasional.

Mengapa Pancasila dikatakan sebagai identitas nasional yang unik sebagaimana telah disebutkan sebelumnya? Pancasila hanya ada di Indonesia. Pancasila telah menjadi kekhasan Indonesia, artinya Pancasila menjadi penciri bangsa Indonesia. Siapa pun orang Indonesia atau yang mengaku sebagai warga negara Indonesia, maka ia harus punya pemahaman, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia seyogianya menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Cara berpikir, bersikap, dan berperilaku bangsa Indonesia tersebut menjadi pembeda dari cara berpikir, bersikap, dan berperilaku bangsa lain.

Seperti pada uraian sebelumnya, Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya berciri fisik sebagai simbol atau lambang, tetapi merupakan identitas non fisik atau sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa bermakna nilai-nilai yang dijalankan manusia Indonesia akan mewujud sebagai kepribadian, identitas, dan keunikan bangsa Indonesia.

7. Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional Indonesia

Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar. Seperti Azyumardi Azra (Tilaar, 2007), menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena:
  1. Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik;
  2. Adanya liberalisme politik; dan
  3. Lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah.
Bagaimana upaya menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional dan memfasilitasi serta mendorong warga negara agar memperkuat identitas nasional? Disadari bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya pada era reformasi bangsa Indonesia bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Padahal bangsa Indonesia telah memiliki nilai nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni Pancasila. Warisan agung yang tak ternilai harganya dari para the founding fathers adalah Pancasila.

Selanjutnya, tentang luntur dan memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme perlu mendapat perhatian. Apa yang menjadi penyebab masalah ini? Apabila orang lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, tentu perlu dikaji aspek/bidang apa yang dicintai tersebut. Bangsa Indonesia perlu ada upaya yakni membuat strategi agar apa yang dicintai tersebut beralih kepada bangsa sendiri. Intinya, bangsa Indonesia perlu didorong agar menjadi bangsa yang beretos kerja tinggi, rajin, tekun, ulet, tidak malas, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Semua nilai-nilai tersebut telah tercakup dalam Pancasila sehingga pada akhirnya semua permasalahan akan terjawab apabila bangsa Indonesia mampu dan berkomitmen untuk mengamalkan Pancasila.

Bagaimana menghadapi tantangan terkait dengan masalah kecintaan terhadap bendera negara merah putih, pemeliharaan bahasa Indonesia, penghormatan terhadap lambang negara dan simbol bangsa sendiri, serta apresiasi terhadap lagu kebangsaan? Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara bukan hanya baik tetapi cerdas.



Pengantar Urgensi Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Konsep dan Urgensi Integrasi Nasional

"Integration" berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. “Nation” artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik.

Integrasi Nasional :
  1. Upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya
  2. Pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah
  3. Bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat
  4. Proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional

Makna Integrasi Nasional

Secara etimologi dan terminologi. Etimologi adalah studi yang mempelajari asal usul kata, sejarahnya dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Pengertian etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal usul kata pembentuk istilah tersebut. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata integrasi dan nasional.

Sekarang, kita telusuri pengertian integrasi nasional secara terminologi. Terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya.

Secara umum, Integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur.

Jenis Integrasi

  1. Integrasi Bangsa : Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional.
  2. Integrasi Wilayah : Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok kelompok sosial budaya masyarakat tertentu.
  3. Integrasi Nilai : Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib social.
  4. Integrasi Elit Massa : menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa.
  5. Integrasi Perilaku: Integrasi tingkah laku (perilaku integratif)menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan `yang diterima demi mencapai tujuan bersama.

Pentingnya Integrasi Nasional

Integrasi nasional umumnya dianggap tugas penting suatu negara, apalagi negara-bangsa (nation-state) yang baru merdeka. Mengapa demikian? Apa pentingnya?

Menurut Suroyo (2002)sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrase sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada tiga model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni
  1. model integrasi imperium Majapahit,
  2. model integrasi kolonial,
  3. model integrasi nasional Indonesia.
Proklamasi Kemerdekaan RI merupakan proses integrasi Bangsa Indonesia. Pentingnya integrasi nasional untuk membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa.

Integrasi versus Disintegrasi

Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur unsur yang ada. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan, dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan




Alasan Diperlukannya Integrasi

Untuk menghasilkan keserasian guna mempersatukan perbedaan perbedaan yang ada pada suatu negara, menghindari pemberontakan yang akhir akhir ini terjadi . Menjaga nasionalisme setiap warga negara , menghindari perang saudara. dan demi membawa bangsa indonesia menjadi bangsa yang besar. Adapun selain ini, integrasi juga sangat diperlukan karena dapat memberikan manffat yang baik, antara lain :
  1. Mempromosikan pengembangan persatuan nasional.
  2. Warga negara mengembangkan semangat tanggap ketika berhadapan dengan bencana nasional.
  3. Meningkatkan patriotisme dan loyalitas di antara warga negara.
  4. Mengurangi rasa takut, kecurigaan, dan perselisihan
  5. Integrasi nasional memungkinkan suatu negara untuk mengembangkan rasa arahan nasional sehingga orang-orang mengembangkan dan bekerja menuju pencapaian tujuan nasional yang terpadu
  6. Mempromosikan damai dari berbagai kelompok etnis dan ras. Hal ini pada gilirannya meningkatkan perkembangan pesat dalam perdagangan dan industri, yang mengarah pada kemajuan suatu negara.

Sumber Historis, Sosiologis, Politik Tentang Integrasi Nasional

Sumber historisnya yaitu proklamasi seperti dipertegas dalam pembukaan UUD.
Sumber sosiologis seperti proklamasi yang mengubah bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka dan bebas. Sumber politik sperti aspek kerjasama antar beberapa negara.

Perkembangan Sejarah Integrasi di Indonesia

Menurut Suroyo (2002), ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada tiga model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu :

  • Model integrasi imperium majapahit

Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan (nagaragung): pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa (mancanegara dan pasisiran) yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Konsentris ketiga (tanah sabrang) adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang, antara lain dengan Champa, Kamboja, Ayudyapura (Thailand).

  • Model integrasi kolonial

Integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad XX dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial.


  • Model integrasi nasional indonesia

Integrasi model ini bertujuan untuk membentuk kesatuan yang baru yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan (nasionalisme) yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru.Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda.

Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa itu melalui tahap-tahap, antara lain:
  1. Masa perintis
  2. Masa penegas
  3. Masa percobaan
  4. Masa pendobrak

Pengembangan Integrasi di Indonesia

Howard wriggims dalam muhaimin & collins max andrew (1995), ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa, anatar lain :

  • Adanya ancaman dari luar

Karena dengan adanya ancaman dari luar ini dapat membuat masyarakat bersatu meskipun berbeda-beda suku, ras, agam dan lain-lainnya dikarenakan melawan musuh bersaama.

  • Gaya politik kepemimpinan

Karrena pemimpin yang karismatik, dicintai rakyat, dan memiliki jasa besar itu akan dapat menyatukan bangsa yang sebelumnya tercerai bera, seperti nelson mandela.


  • Kekuatan lembaga-lembaga politik

Lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan.


  • Ideologi nasional

Karena jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia.


  • Kesempatan pembangunan ekonomi

Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan dan begitupun sebaliknya. Dengan pembangunan ekonomi yang merata maka hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah dicapai.

Kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia:
  1. Memperkuat nilai bersama
  2. Membangun fasilitas
  3. Menciptakan musuh bersama
  4. Memperkokoh lembaga politik
  5. Membuat organisasi untuk bersama
  6. Menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok
  7. Mewujudkan kepemimpinan yang kuat
  8. Menghapuskan identitas-identitas lokal
  9. Membaurkan antar tradisi dan budaya lokal
  10. Menguatkan identitas nasional

Dinamika dan Tantangan Integrasi Nasional

Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia

  • Integrasi bangsa

Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MoU (Memorandum of Understanding) diVantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005.


  • integrasi wilayah

Melalui Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia. Dengan deklarasi ini maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia.


  • integrasi nilai

nilai integratif bangsa indonesia yaitu pancasila. Dengan cara melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda.

 

  • Integrasi elit-massa

Dinamika integrasi elit–massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden yang sifatnya mendekatkan elit dan massa di suatu negara.

  • integrasi tingkah laku (perilaku integratif)

Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan.


Tantangan dalam Membangun Integrasi

Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elite dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elite berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional.

Pertanda adanya integrasi dalam arti vertikal yaitu keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah, dan ketaatan warga masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah. Sedangkan hal yang menggambarkan kurang adanya integrasi vertikal adalah kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak/kurang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat serta penolakan sebagian besar warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Adanya integrasi dalam arti horizontal yaitu Jalinan hubungan dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai antara kelompok-kelompok masyarakat dengan pembedaan yang ada satu sama lain.




NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD NRI 1945 DAN KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UUD

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara

Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.

Selanjutnya konsep konstitusi dari segi bahasa atau asal katanya (secara etimologis). Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituer, dalam bahasa Latin/Italia digunakan istilah constitutio, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution, dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah verfassung, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah masyrutiyah (Riyanto, 2009). Constituer (bahasa Prancis) berarti membentuk, pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Kontitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara (Prodjodikoro, 1970), pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara (Lubis, 1976),

  • Fungsi Konstitusi
  1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan kontitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar
  2. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak- hak warganegara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Carl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah).
  3. Konstitusi berfungsi: (a) membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya; (b) memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicitacitakan tahap berikutnya; (c) dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya; (d) menjamin hak-hak asasi warga negara.

Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa-negara? Jawaban terpenting atas pertanyaan tersebut adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia sebagaimana terumus dalam dokumen-dokumen di atas, berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaran negara dan di sisi lain untuk menjamin hakhak dasar warga negara. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang Naoki Kobayashi mengemukakan bahwa undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini undang-undang dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis . Coba cermati aturan dasar yang terdapat dalam UUD NKRI 1945 Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
UUD NKRI TAHUN 1945 yang melakukan pembatasan kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. 

Contoh dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara memuat aturan-aturan dasar sebagai berikut:
  1. Pedoman bagi Presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4, Ayat 1).
  2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon Presiden dan calon Wakil Presiden (Pasal 6 Ayat 1).
  3. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 7).
  4. Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya (Pasal 7A dan 7B).
  5. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR (Pasal 7C).
  6. Pernyataan perang, membuat pedamaian, dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3).
  7. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
  8. Mengangkat dan menerima duta negara lain (Pasal 13 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat3).
  9. Pemberian grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 Ayat 1).
  10. Pemberian amnesti dan abolisi (Pasal 14 Ayat 2).
  11. Pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lan tanda kehormatan (Pasal 15).
  12. Pembentukan dewan pertimbangan (Pasal 16).
Semua pasal tersebut berisi aturan dasar yang mengatur kekuasaan Presiden, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri- menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari hari. Aturan-aturan dasar dalam UUD NRI 1945 tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan di negara indonesia.

Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau UUD
  1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif
  2. Hak-hak asasi manusia. Dalam UUD NRI Tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam BAB XA, Pasal 28A sampai Pasal 28 J.
  3. Prosedur mengubah UUD. Dalam UUD NRI Tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam BAB XVI, Pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar.
  4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun UUD ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki.
  5. Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat (spirit) yang oleh penyusun UUD ingin diabadikan dalam UUD sehingga mewarnai seluruh naskah UUD itu.

Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut UndangUndang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Kerajaan Inggris misalnya, sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah UndangUndang Dasar.
Atas dasar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari pelbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara (individu).

Berdasarkan uraian di atas, maka kita mempunyai dua macam pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas.
  1. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara.
  2. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan.

Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undangundang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian, karena sejak semula UUD NRI 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai UUD kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut.
  • Konstitusi UUD NRI 1945 (Masa Kemerdekaan). Masa Berlakunya 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan, mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi
  • Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 sampai dengan 17Agustus 1950
  • UUDS 1950 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959
  • UUD NRI 1945 (Masa Orde Lama) 5 Juli 1959 sampai dengan 1965
  • UUD NRI 1945 (Masa Orde Baru) 1966 sampai dengan 1998
Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu MPR hasil Pemilu 1999, sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan, yakni:
  1. Perubahan Pertama, pada Sidang Umum MPR 1999.
  2. Perubahan Kedua, pada Sidang Tahunan MPR 2000.
  3. Perubahan Ketiga, pada Sidang Tahunan MPR 2001.
  4. Perubahan Keempat, pada Sidang Tahunan MPR

Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara

Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR RI berhasil melakukan perubahan UUD NRI 1945. Perubahan UUD NRI 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi, dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi, tidak heran jika dalam proses perubahan UUD NRI 1945, seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif. Dalam empat kali masa sidang MPR, UUD NRI 1945 mengalami perubahan sebagai berikut:
  1. Perubahan Pertama UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Umum MPR 1999 (tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999).
  2. Perubahan Kedua UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2000 (tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000).
  3. Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2001 (tanggal 1 sampai 9 November 2001) 
  4. Perubahan Keempat UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2002 (tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002).
Setelah disahkannya Perubahan Keempat UUD NRI 1945 pada Sidang Tahunan MPR 2002, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah tuntas. Perubahan UUD NRI 1945 yang berhasil dilakukan mencakup 21 bab, 72 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Ada enam pasal yang tidak mengalami perubahan, yaitu Pasal 4, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 25, Pasal 29, dan Pasal 35.

KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT.

Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan yang terbentuk antara warga negara dan negara itu sendiri. Jadi sifat hak dan kewajiban itu adalah bersifat timbal balik. Maksudnya adalah, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Contohnya adalah seperti warga negara ada kewajiban untuk membayar pajak kepada negara, lalu warga negara mempunyai hak untuk menikmati fasilitas yang berada di negara tersebut yang pembangunan fasilitas tersebut merupakan kewajiban dari negara untuk menyediakan fasilitas dari uang pajak tersebut melaui perantara para dewan negara.

Hak dan kewajiban warga negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia yang dimulai dari pasal 27 sampai pasal 34, yang isi pasal tersebut terdapat hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Walaupun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun secara filosofis tetap menunjukkan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam hal ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak maupun sebaliknya. Hak dan kewajiban antara warga negara dan negara Indonesia mengalami dinamika, terbukti adanya perubahan-perubahan isi pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang melaui proses amandemen undang-undang dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Semua hal itu dilakukan untuk menyesuaikan hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia sesuai jamannya. Jika tidak dilakukannya hal tersebut, akan terjadi ketidakpuasan antara warga negara dengan negaranya karena tidak mendapatkannya apa yang warganya inginkan di jamannya.

Jaminan diantara hak dan kewajiban warga negara dengan negaranya dengan segala perubahannya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban antara warga negara dengan negaranya. Agar terbentuk suasanya negara yang harmonis, dan warga negara yang mendukung setiap ketentuan negaranya. Hal itu dapat terjadi karena puasnya warga negara terhadap negara karena terpenuhi haknya setelah warga negara menjalankan kewajiban kepada negara.


HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD 1945

Setiap warga negara mendambakan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemikiran bahwa adanya peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. 

Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Dengan demikian pada setiap negara terdapat corak khas yang tercermin pada pola sikap, keyakinan dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti pada tingkah laku dan proses berdemokrasi dalam suatu sistem politik.

Begitu pula dengan Indonesia, Indonesia memiliki landasan atau acuan tersendiri dalam proses demokrasi nya, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Penjabaran demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia dapat ditemukan dalam konsep demokrasi sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 sebagai “staatsyfundamentalnorm” yaitu “...Suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...” (ayat 2), selanjutnya didalam Romawi III dijelaskan “Kedaulatan Rakyat...” Pancasila bukan hanya suatu daftar nilai tradisional. Melainkan Pancasila memuat lima unsur etika pasca-tradisional sedunia yang paling fundamental: kebebasan beragama; hormat tanpa kompromi terhadap hak-hak asasi manusia; kebangsaan yang mempersatukan dalam sinergi pembangunan; semangat kerakyatan yang tak lain adalah demokrasi; serta keadilan sosial.

TUJUAN :
  1. Pembaca memahami konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila
  2. Pembaca memahami perlunya demokrasi yang bersumber dari Pancasila
  3. Pembaca memahami sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi
  4. Pembaca memahami argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pacasila
  5. Pembaca memahami deskripsi esensi dan urgensi Demokrasi Pancasila
  6. Pembaca mengetahui bagaimana studi kasus Demokrasi Pancasila di Indonesia

Konsep dan Urgensi Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

1. Pengertian Demokrasi

Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu “demos” dan ”kratein”. Dalam “The Advanced Learne’s Dictionary of Current English” (Hornby dkk, 1998) dikemukakan bahwa kata demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih.
Karena “people” yang menjadi pusatnya, demokrasi oleh Pabottinggi (2002) disikapi sebagai pemerintahan yang memiliki otosentrisitas yakni rakyatlah (people) yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi. 

Sementara itu CICED (1999) mengadopsi konsep demokrasi sebagai berikut :
“Democracy which is conceptually perceived a frame of thought of having the public governance from the people, by the people, has been universally accepted as paramount ideal, norm, social system, as well as individual knowledge, attitudes, and behavior needed to be contextually substantiated, cherished, and developed”.
Apa yang dikemukakan oleh CICED (1999) tersebut melihat demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensional, yakni secara filosofis demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip; secarasosiologis sebagai system social; dan secara psikologis sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat. Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS (1995) mengintisarikan demokrasi sebagai sistem memliki sebelas pilar atau soko guru, yakni “Kedaulatan Rakyat, Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari yang Diperintah, Kekuasaan Mayoritas, Hak-hak Minoritas, Jaminan Hak-hak Asasi Manusia, Pemilihan yang Bebas dan Jujur, Persamaan di depan Hukum, Proses Hukum yang Wajar, Pembatasan Pemerintahan secara Konstitusional, Pluralisme Sosial, Ekonomi dan Politik, dan Nilai-nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerja Sama dan Mufakat.”

Di lain pihak Sanusi (2006) mengidentifikasikan adanya seupuluh pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yakin: “Demokrasi yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi dengan Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan “Rule of Law”, Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara, Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi dengan Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial.”

2. Tiga Tradisi Pemikiran Politik Demokrasi

Secara konseptual, seperti yang dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres (1998) demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yakni “classical Aristotelian theory, medieval theory, contemporary doctrine”. Dalam tradisi pemikirian Aristotelian demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negaranya yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu dalam tradisi “medieval theory” yang pada dasarnya menerapkan “Roman law” dan konsep “popular souvereignity” menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan
tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam “contemporary doctrine of democracy”, konsep “republican” dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni.

Lebih lanjut, Torres (1998) memandang demokrasi dapat ditinjau dari dua aspek yakni, “formal democracy” dan “substantive democracy”. Formal democracy menunjuk pada demokrasi dalam arti pemerintahan. Substantive democracy menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Proses itu dapat diindentifikasi dalam empat bentuk demokrasi. Pertama, konsep “protective democracy” yang menunjuk pada perumusan Jeremy Bentham dan James Mill ditandai oleh “… the hegemony of market economy”, atau kekuasaan ekonomi pasar. Kedua, “developmental democracy” yang ditandai oleh konsepsi “… the model of man as possessive individualist” atau model manusia sebagai individu yang posesif. Ketiga, “equilibrium democracy” atau “pluralist democracy” yang dikembangkan oleh Joseph Schumpeter yang berpandangan perlunya penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme.

Keempat, “participatory democracy” yang diteorikan oleh C.B Machperson yang dibangun dari pemikiran paradoks dari JJ. Rousseau yang menyatakan bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam ketakseimbangan sosial dan kesadaran sosial. Seperti dikutip dari pandangan Mansbridge dalam “Participation and Democratic Theory” (Torres,1998) dikatakan bahwa fungsi utama dati partisipasi dalam pandangan teori demokrasi partisipatif adalah bersifat edukatif dalam arti yang sangat luas. Hal itu dinilai sngat penting karena seperti diyakini oleh Pateman dalam Torres (1998) bahwa pengalaman dalam partisipasi demokrasi akan mampu mengembangkan dan memantapkan kepribadian yang demokratis. Oleh karena itu, peranan Negara demokratis harus dilihat dari dua sisi (Torres, 1998;149) yakni demokrasi sebagai “method and content”.

3. Pemikiran Tentang Demokrasi Indonesia

Miriam Budiardjo menyebutkan di dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008), bahwa demokrasi yang dianut Indonesia adalah yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Menurut Hatta ada tiga sumber pokok demokrasi yang mengakar di Indonesia. Pertama, sosialisme Barat yang membela prinsip-prinsip kemanusiaan yang sekaligus dipandang sebagai tujuan demokrasi. Kedua, ajaran Islam memerintahkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam masyarakat. Ketiga, pola hidup dalam bentuk kolektivisme sebagaimana terdapat di desa-desa wilayah Indonesia.

4. Pentingnya Demokrasi sebagai Sistem Politik Kenegaraan Modern

Demokrasi di mata pemikir Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal. Demokrasi kuno itu selanjutnya tenggelam oleh kemunculan pemerintahan model Kekaisaran Romawi dan tumbuhnya negara-negara kerajaan di Eropa sampai abad ke-17. Namun demikian pada akhir abad ke-17 lahirlah demokrasi “modern” yang disemai oleh para pemikir Barat seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, dan JJ. Rousseau, bersamaan dengan munculnya konsep Negara-bangsa di Eropa.

Perkembangan demokrasi semakin pesat dan diterima semua bangsa terlebih sesudah Perang
Dunia II. Dengan demikiran, sampai saat ini demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Hampir semua negara modern menginginkan dirinya dicap sebagai negara demokrasi. Sebaliknya akan menghindar dari julukan sebagai Negara yang “undemocracy”.

Nah sekian dulu artikel dari Sobat Diksi, tinggalkan saran dan kritik kalian dikolom komentar yaa,, terus pantengin blog ini untuk mendapatkan artikel artikel lainnya.
SEE YOU NEXT TIME.!! SALAM LITERASI.!!


Posting Komentar

1 Komentar